Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa - Kementerian Lingkungan Hidup
..::Selamat Datang di Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa - Kementerian Lingkungan Hidup::.. .:: Dikarenakan Alasan Teknis, Sementara Waktu http://ppejawa.menlh.go.id belum bisa dioperasikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ::..

Sosialisasi Penatausahaan Keuangan (WTP)

23 Juni 2012 - 12:02:27 - Hits : 1156 - Posted by sugeng

Sosialisasi Penatausahaan Keuangan (WTP)

"Saya tidak puas dengan cara kerja seperti itu"
Kepala PPEJ menyiapkan jajarannya.

ppejawa.com (19/06) Yogyakarta. Barlin, SH, MS Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa (PPEJ), hari (19/06) mengumpulkan jajaranya di Jogjakarta Plaza Hotel Jl. Gejayan. Pertemuan kali ini, PPEJ akan mendiskusikan hasil pemeriksaan 2011 dan penatausahaan keuangan negara. Hal ini dilandasi karena opini yang diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP). Pertemuan yang dikemas lebih ke arah diskusi ini, dihadiri oleh 30 orang dan menghadirkan narasumber Inspektorat KLH. 

Barlin mengatakan, 2 agenda utama yang akan dicapai hari ini adalah menyikapi WTP DPP dan melakukan konsolidasi pengelolaan anggaran 2012. Untuk itu, dia berharap jajarannya mengoptimalkan kegiatan di masing-masing unit kerja dengan memperhatikan kaidah aturan yang berlaku. Bahkan dia tambahkan, langkah yang diminta unit kerja sudah disetujui, tetapi penyerapan masih rendah dan banyak kegiatan yang belum dilaksanakan. "Saya tidak puas dengan cara kerja seperti itu." Kata Barlin kepada jajarannya. 

Sementara itu, Leandro Amaral, ST salah satu auditor KLH mengatakan penyebab DPP yang dimaksud adalah penatausahaan keuangan dan barang persediaan yang kurang memadai.

Seperti yang dilansir dibeberapa media menyebutkan, KLH mendapat WTP DPP dikarenakan ada hal yang dijelaskan terkait dengan belum adanya persetujuan dari kementerian keuangan  atas penyerahan barang persediaan oleh kementerian lingkungan hidup kepada masyarakat.

Bahkan Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa berharap KLH terus membenahi sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara, sehingga dapat meningkatkan opini menjadi WTP. “Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan melalui sistem akuntansi yang handal (reliable) serta data yang dapat ditelusuri (traceable) dan layak audit (auditable),” ujarnya.

BPK RI berhak memeriksa Laporan Keuangan tingkat kementerian dan lembaga serta memberikan opini atas laporannya sejak berlakunya paket Undang-Undang Keuangan, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan catatan BPK RI, sejak 2006 sampai 2011, laporan keuangan KLH mengalami pasang surut.

Apakah pemeriksaan keuangan 2012 mendatang akan meningkat menjadi WTP murni atau bahkan merosot lagi, Barlin berharap agar jajaran KLH senantiasa mendampingi PPEJ dalam mewujudkan itu. (sugeng/12036.121)

  

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Dina Mansyur Abdad Kepala Bagian Tata Usaha PPEJ Telp. 0274-625800, 625811, email : publikasi@ppejawa.com ; publikasi_ppej@yahoo.co.id


Info Terkait :


Tinggalkan Komentar

172 + 6 =


  • Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa - Kementerian Lingkungan Hidup
    Jl. Ringroad Barat No. 100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
    Phone. 0274-625800, 0274-625811
    Fax. 0274-620702, 0274-620799
    publikasi@ppejawa.com