Bookmark and Share

BERITA

Bicara Lingkungan Bicara HAM

10 Juli 2019, 15:56:28 - Berita - Hits : 364 - Posted by shodiq
 Bicara Lingkungan Bicara HAM

Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, isu lingkungan berkaitan erat dengan isu HAM. Oleh karena itu, setiap persoalan lingkungan bisa jadi menjadi isu HAM. “Kita bicara lingkungan hidup, ya kita bicara tentang hak manusia,” tegas Dr. Tasdiyanto, M.Si—Sekjen Komnas HAM.

Nah, untuk mengetahui apa hubungan lingkungan dengan HAM, apa pula kaitannya dengan  film silent killers, dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, ikuti wawancara Sersan alias serius tapi santai Ayu,Shodiq,Yus, dan Moko dari Tim Publikasi P3E Jawa dengan Tasdiyanto di sela-sela acara Sosialisasi Perspektif HAM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan Komnas HAM di Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa atau P3E Jawa, Selasa, 9/7/2019. Berikut cukilannya:

Bisa diceritakan, apa tujuan Anda mengunjungi kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa?

Kunjungan ini merupakan serangkaian acara kami, karena selain P3E Jawa saya juga ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya dalam rangka untuk mengoptimalkan penataan kelembagaan dan SDM di Komnas HAM. Jadi karena tahun pertama kami fokus pada penataan kelembagaan dan SDM Komnas HAM. Beberapa hal sudah kami capai di antaranya adalah aktreditasi A dari Aliansi Institusi HAM seluruh negara– negara di dunia yang di kenal dengan GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions). Kita sudah mendapat predikat baik. Kemudian dari pemerintah kita sudah mendapatkan opini BPK yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red). Tapi ada satu sisi yang perlu kita perkuat yaitu tentang SAKIP (Sistim Akuntabilitas Kinerja Pegawai).

Jadi, maksud kunjungan kami ke sini, pertama itu saya perlu bersilaturahim, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, salah satunya dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa. Saya tahu bahwa substansi lingkungan hidup dengan Hak Asasi Manusia itu sangat terkait.  Sebab, bicara tentang Hak Asasi Manusia mendatang sebenarnya adalah hak kualitas hidup yang baik dan sehat harus kita persiapkan dan kita seriusi pengelolaannya ke depan. Itu tujuan kami datang ke provinsi DIY dan juga ke Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa.

Kedua, maksud kami ke sini mencoba mengingatkan kembali kepada institusi pengelola lingkungan hidup karena kan sudah sejak lama Pulau Jawa itu dikenal dengan istilah ancaman ekologi, bencana ekologi untuk Pulau Jawa. Dulu,  ketika saya bertugas di sini (P3E Jawa, red) pada tahun 2010, kan sudah mendiskusikan itu ya dengan topik di antaranya adalah daya dukung lingkungan terhadap ibu kota negara. Waktu itu kajiannya sangat komprehensif. Ternyata, sangat memprihatinkan ya. Saya berpikir bagaimana kalau Ibu Kota Negara dipindah ke luar Pulau Jawa. Saya terinspirasi tahun 2010 dan saya mengingat kembali wo ya dulu di lembaga (P3E Jawa) ini lah saya mendiskusikan terkait dengan hal itu. Itu tujuannya, yang lain.

Tadi Anda katakan lingkungan itu erat kaitannya dengan Isu HAM. Bisa dijelaskan hubungan atau korelasi dua isu ini seperti apa?

Iya, tadi saya jelaskan bahwa bicara tentang Hak Asasi Manusia kan ada 10 jenis tadi ya. Ternyata hak hidup itu yang pertama, posisi pertama tentunya adalah yang diutamakan. Setelah di cek ke undang – undang Hak Asasi Manusia hak hidup dan termasuk di dalamnya ada hak atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu adalah hak yang tidak boleh di ganggu gugat, itu adalah hak mutlak yang harus dipenuhi oleh negara melalui pemerintah.

Jadi, saya lebih menekankan bicara lingkungan hidup atas hak kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu menjadi domain HAM yang sangat utama sehingga kalau bicara kaitannya, kita bicara lingkungan hidup ya kita bicara tentang hak manusia. Memang di situ ada terkait dengan flora dan fauna ya, bagaimana kita memberikan kualitas lingkungan hidup yang berkualitas dan sehat itu hal utama bagi manusia,  kaitannya di sana.

Sudah seberapa banyak pengaduan kasus lingkungan ke Komnas HAM?

Nah, sekarang jumlah pengaduan ke Komnas HAM yang terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin banyak. Contohnya masalah lingkungan yang terjadi  di Kutai, Kalimantan timur. Kemudian ada yang di Jawa Timur. Kemudian ada beberapa kasus tambang, limbah B3 (Bahan Berbahaya dab Beracun). Setiap ada bencana lingkungan nampaknya juga ada pengaduan ke komnas HAM. Itu kan wujud masyarakat yang sudah semakin peduli, semakin cerdas terhadap kebutuhan akan hak–hak dasarnya itu. Jadi, jumlah pengaduan tentang lingkungan hidup dan kehutanan semakin banyak ke Komnas HAM.

Kasus pencemaran di lahan tambang mengingat saya pada film Silent Killers. Saya yakin Anda juga sudah menontonya. Apa pesan lingkungan yang perlu kita refleksikan dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan di Indonesia saat ini?

Film silent killers membuka mata kita bahwa masalah lingkungan hidup, bahwa masalah bekas tambang, itu perlu diperhatikan dengan sungguh – sungguh. Dari film itu juga sebaiknya kita perlu refleksi bahwa ternyata kita–kita ini, pemerintah kelihatannya belum hadir secara maksimal dalam menangani masalah lingkungan, masalah bekas tambang. Film itu banyak sekali pesan yang disampaikan kepada kita, karena ketika kita tonton sampai akhir, terkait dengan segala hal, terkait dengan pemilu, terkait dengan yang lain. Bahasa saya membuka mata kita, ke depan lebih arif tentunya bagaimana kita mengelola lingkungan, mengelola tambang agar tidak berdampak pada lingkungan dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan salah satu pertimbangan ekologisnya adalah kualitas lingkungan Jakarta terus menurun akibat pencemaran udara, kemacatan, dan  banjir. Apa tanggapan atau rekoemndasi Komnas HAM tentang rencana pemindahan tersebut?

Secara institusi, secara lembaga belum ada rekomendasi tapi sudah mulai direncanakan, diskusi, FGD ya terkait dengan perpindahan Ibu Kota Negara. Terkait dengan prespektif Hak Asasi Manusia tentunya perlu ada kriteria-kriteria yang harus dibangun dulu, ibu kota negara yang ramah HAM itu yang seperti apa, tentunya adalah dari infrastrukturnya yang juga memudahkan, menyetarakan para penyandang disabilitas. Katakanlah ya dengan orang–orang seperti kita ini dan juga kualitas lingkungannya harus di jaga, air, udara, bebas banjir, karena kalau sudah sampai ke sana ya tentunya akan tadi terkait pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, kalau secara institusi lembaga belum ada rekomendasi.*


Hubungi Kami

ppejawa.com
Gamping Sleman Yogyakarta
Email : forum.ppej@gmail.com.com

 
Statistik Kunjungan
 
Vidio
 
GAUL

 

 
Copyright © 2015 PPEJ All Rights Reserved.