Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa - Kementerian Lingkungan Hidup
..::Selamat Datang di Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa - Kementerian Lingkungan Hidup::.. .:: Dikarenakan Alasan Teknis, Sementara Waktu http://ppejawa.menlh.go.id belum bisa dioperasikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ::..

Daya tampung Sungai Barito

31 Oktober 2013 - 19:06:26 - Hits : 245 - Posted by sugeng

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

SIARAN PERS

"Ekspose Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Barito"

 

Jakarta, 31 Oktober 2013. Hari ini, Menteri Lingkungan Hidup Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA menjadi narasumber dalam dialog interaktif "Ekspose Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Barito" yang diselenggarakan di Jakarta. Turut hadir sebagai narasumber Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Ir. H. Achmad Diran dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak H. Rudy Resnawan. Acara ini juga dihadiri oleh 12 (dua belas) Kepala Daerah Bupati/Walikota atau yang mewakilinya yang wilayah administrasinya dilalui oleh Sungai Barito. Memiliki panjang 900 Km dengan bagian yang dapat dilayari sepanjang 700 Km dan rata-rata kedalaman: 6 14 meter serta rata-rata lebar: 350 500 meter, Sungai Barito merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, baik untuk kebutuhan sehari-hari (sumber air bersih, MCK), perikanan, pertanian, perkebunan, sebagai identitas sosial budaya, maupun sebagai media transportasi.

Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Kalimantan - Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013 ini telah melakukan Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Barito. Kajian Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur di wilayah Kalimantan Tengah. Sementara di wilayah Kalimantan Selatan dilaksanakan identifikasi di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai selatan, Tapin, Barito Kuala, Banjar dan Kota Banjarmasin.

Kajian perhitungan daya tampung beban pencemaran (DTBP) yang dilakukan di Sungai Barito menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

Potensi beban pencemaran untuk parameter kunci pada DAS Barito (yang masuk wilayah kajian) yang masuk Sungai Barito mencapai 94,8 ton BOD /hari; 121,5 ton COD /hari; dan 51,344 ton TSS/hari.

Kontribusi sumber pencemar untuk setiap parameter di atas untuk wilayah Kalimantan Tengah utamanya berasal dari sektor industri/pertambangan /migas serta untuk wilayah Kalimantan Selatan utamanya berasal dari aktivitas rumah tangga. Hal ini dapat difahami karena di wilayah Kalimantan Selatan jumlah penduduknya cukup padat sementara ketersediaan fasilitas sanitasi/pengolahan limbah domestik masih kurang memadai. Berdasarkan data Kementerian PU tahun 2013, dari 500 Kab/Kota di Indonesia baru 11 Kota yang memiliki fasilitas Instalasi Pengolahan air Limbah domestik skala kota.

Berdasarkan setiap parameter kunci di atas yaitu BOD, COD, dan TSS, daya tampung beban pencemaran Sungai Barito telah terlampaui pada setiap segmen sungai kajian.

Beban pencemaran rata-rata yang harus diturunkan di setiap segmen Sungai Barito untuk parameter BOD adalah 2.543 ton per hari atau 86,34%; parameter COD adalah 3.044,5 ton/hari atau 62,22%; serta parameter TSS adalah 8.423,6 ton/hari atau 70,34%.

Beberapa dampak ekonomi yang timbul akibat pencemaran pada Sungai Barito:

Biaya pengolahan air baku untuk air minum dari Sungai Barito dengan rata-rata BOD 14,6 mg/l untuk penduduk 2.421.576 jiwa diperkirakan Rp. 33.377.338.751 per tahun.

Nilai kesehatan yang harus dikeluarkan akibat pencemaran Sungai Barito, (asumsi 40% penduduk tinggal di bantaran sungai) apabila rawat jalan sebesar Rp. 491.971.584.000 /tahun.

Menteri Lingkungan Hidup menyatakan Dalam Forum ini kami menghimbau kepada para Kepala Daerah yaitu Gubernur/ Bupati/ Walikota serta Instansi teknis di sepanjang Sungai Barito memberikan komitmen yang kuat untuk menurunkan beban pencemaran di sungai Barito, dibutuhkan sinergisitas program antar berbagai stake holders, dan yang merangkul masyarakat untuk bersama-sama mengimplementasi kebijakan dan program yang ada. Pemerintah Daerah sudah saatnya mengelola lingkungan tidak hanya pada wilayahnya tetapi bersinergi dengan daerah di sekitarnya. Hal tersebut telah menjadi kebutuhan dalam rangka memperbaiki lingkungan hidup secara komprehensif, holistik dan berkelanjutan. 

Lebih lanjut disampaikan berdasarkan Hasil Penghitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Barito ini, seyogyanya dapat menjadi peringatan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait: 

Sebaran izin usaha pertambangan, perkebunan, maupun kehutanan terutama di Kalimantan Tengah yang sudah cukup banyak diberikan di wilayah DAS Barito. Dengan kondisi saat ini yang masih belum semuanya dibuka, ternyata telah berkontribusi signifikan dalam beban pencemaran ke Sungai Barito.

Aktivitas rumah tangga/domestik pada segmen sungai Barito di Kalimantan Selatan yang menjadi kontributor utama beban pencemaran perlu pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya aspek teknis seperti pembangunan IPAL komunal, sewerage sistem, dan septik tank yang memenuhi persyaratan sanitasi, tapi juga pendekatan sosial budaya dan kelembagaan. 

Untuk itu, pemerintah Provinsi /Kab/Kota yang mempunyai wilayah administratif di sepanjang sungai Barito diharapkan dapat membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung pengelolaan Sungai Barito agar kualitas airnya dapat diperbaiki sesuai dengan mutu sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi masing-masing.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih, MPPPM, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan

Telp/Fax : 0542-738375, email: humaslh@gmail.com

Catatan:

BOD (Biological Oxygen Demand) BOD merupakan parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bekteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air buangan, dinyatakan dengan BOD5 hari pada suhu 20 °C dalam mg/liter atau ppm. Pemeriksaan BOD5 diperlukan untuk menentukan beban pencemaran terhadap air buangan domestik atau industri juga untuk mendesain sistem pengolahan limbah biologis bagi air tercemar. 

COD (Chemical Oxygen Demand) COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan memanfaatkan oksidator kalium dikromat sebagai sumber oksigen. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan dapat menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air.

TSS (Total Susppended Solid) Zat yang tersuspensi biasanya terdiri dari zat organik dan anorganik yang melayang-layang dalam air, secara fisika zat ini sebagai penyebab kekeruhan pada air. Limbah cair yang mempunyai kandungan zat tersuspensi tinggi tidak boleh dibuang langsung ke badan air karena disamping dapat menyebabkan pendangkalan juga dapat menghalangi sinar matahari masuk kedalam dasar air sehingga proses fotosintesa mikroorganisme tidak dapat berlangsung.

Tags :

Info Terkait :


Tinggalkan Komentar

102 + 9 =


  • Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa - Kementerian Lingkungan Hidup
    Jl. Ringroad Barat No. 100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
    Phone. 0274-625800, 0274-625811
    Fax. 0274-620702, 0274-620799
    publikasi@ppejawa.com