Profile Ekoregion Jawa

   
     PPE Regional Jawa +62 274 625800
Tap To Call

Kerusakan   arrow

7.1. Kerusakan Lingkungan

Pasal 1 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai perubahan langsung danatau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan pengertian tersebut tentu saja akan terlalu banyak kejadian atau masalah lingkungan yang masuk dalam kategori kerusakan lingkungan. Oleh karena itu dalam kebutuhan praktis dokumen informasi ini, beberapa hal yang cukup penting dan strategis saja yang akan dibahas dalam kategori kerusakan lingkungan, antara lain: masalah lahan kritis, masalah banjir dan longsor, masalah kerusakan pesisir, dan beberapa masalah lain yang dianggap perlu untuk diinformasikan di sini.

7.1.1. Lahan Kritis

Berdasarkan sumber data resmi yang diperoleh dalam kegiatan inventarisasi data, sampai dengan tahun 2011, luas lahan kritis di Pulau Jawa diperkirakan mencapai 3.436.884,81 Ha. Lahan kritis tersebut terdistribusi di wilayah Provinsi Banten seluas 117.913,29 Ha, Provinsi Jawa Barat seluas 117.201,14 Ha, Provinsi Jawa Tengah seluas 484.742,60 Ha, Provinsi Jawa Timur seluas 2.692.892,78 Ha dan Provinsi DI Yogyakarta seluas 24.135,00 Ha. Secara lebih rinci, penjelasan mengenai lahan kritis di masing-masing provinsi adalah sebagai berikut.

Provinsi Banten

Luas Provinsi Banten secara keseluruhan mencapai 966.292 Ha, dengan kawasan hutan mencapai 208.161,27 Ha (atau sekitar 24%). Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Provinsi Banten (dalam materi Rakor Inventarisasi LH Tahun 2012) disebutkan bahwa luas lahan kritis Banten mencapai 262.959 Ha (sekitar 27,73 % dari luas wilayah). Dari sejumlah lahan kritis tersebut, seluas 59.320 ha (22,56%) berada di dalam kawasan hutan dan sejumlah 203.639 ha (77,44 %) berada di luar kawasan hutan.

Kriteria lahan kritis dibedakan dengan kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis. Lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan dengan kategori Agak Kritis mencapai luas 45.518 ha, Kritis seluas 7.497 ha, dan Sangat Kritis seluas 6.305 ha. Sedangkan yang berada di luar kawasan hutan, kategori Agak Kritis mencapai 149.940 ha, Kritis seluas 49.256 ha dan yang Sangat Kritis meliputi areal seluas 4.443 ha.

Selain lahan kritis, kawasan hutan Provinsi banten juga menghadapi masalah lainnya. Kawasan hutan di Taman Nasional Ujung Kulon sedang menghadapi masalah penggunaan kawasan hutan sebagai lahan sawah seluas 1.500 Ha, perladangan seluas 1.941 Ha dan permukiman liar yang dihuni oleh masyarakat sebanyak 24.100 kepala keluarga. Kawasan hutan di TN Gunung Halimun menghadapi masalah permukiman liar di dalam kawasan hutan yang dihuni oleh 25.629 KK, kawasan hutan yang dibuka menjadi lahan garapan (sawan dan ladang) seluas 11.015 Ha, dan penambangan emas tanpa ijin (PETI) yang melibatkan masyarakat lebih dari 1.000 KK. Masalah juga dihadapi di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani, yaitu: alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan Kelapa Sawit seluas 60 Ha dan sertifikasi kawasan hutan seluas 2.500 M2. Secara ringkas, data permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1. Masalah Lingkungan pada Kawasan Hutan Prov. Banten

Masalah yang terjadi di dalam TN Ujung Kulon sebagaimana yang dijelaskan di atas terpetakan pada gambar berikut ini.

Gambar 7.1. Peta Lahan Garapan di dalam TN Ujung Kulon

Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data SLHD Provinsi Jawa Barat, diperoleh gambaran bahwa secara umum kondisi lahan kritis di Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Antara tahun 2004-2008, luas kawasan hutan konservasi yang kritis tidak berubah, yaitu sebesar 17.328 Ha atau 10 % dari luas hutan konservasi yang ada di Jawa Barat. Sedangkan luas lahan kritis di kawasan hutan lindung dan hutan produksi mengalami penurunan sejak tahun 2003 sampai tahun 2006 (tidak diperoleh informasi kondisi tahun 2007- 2008) yaitu dari 130,356 Ha atau 20,78 % pada tahun 2003 menjadi 42,967 Ha atau 6,76 % pada tahun 2006 dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Lahan perkebunan yang kritis tahun 2003 mencapai 26,180 Ha atau 8,47 % dari luas kawasan perkebunan, tetapi pada tahun 2008 kondisinya membaik sehingga hanya tinggal 12.772,56 Ha atau 4,13 % saja kawasan perkebunan yang kritis. Demikian juga halnya dengan lahan milik masyarakat yang mengalami perbaikan sejak dalam 6 tahun terakhir, dimana lahan kritis yang semula mencapai 402,528 Ha atau sebesar 15,98% menurun menjadi 150,132.35 atau 5,95 % dari luas kawasan. Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan lahan kritis dari tahun 2003 hingga tahun 2008.

Tabel 7.2. Perubahan Luas Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat

Data yang ditampilkan sebagaimana tabel di atas adalah data lahan kritis hingga tahun 2008, sedangkan data lahan kritis tahun 2009 dan 2010 tertera pada tabel di bawah ini. Namun demikian data lahan kritis tahun 2009-2010 tidak dapat diperoleh secara lengkap, sehingga tidak bisa menggambarkan dengan pasti perkembangan lahan kritis dari tahun ke tahun.

Tabel 7.3. Luas Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat 2009-2010

Provinsi Jawa Tengah

Lahan kritis di Jawa Tengah tersebar di Kawasan Gunung Merapi-Merbabu yang secara administrative terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali, Semarang dan Klaten. Kawasan Sindoro Sumbing yang terletak di Kabupaten Magelang, Wonosobo dan Temanggung. Kawasan Gunung Slamet meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal dan Brebes. Kawasan lain yang juga terdapat lahan kritis adalah Kawasan Gunung Lawu meliputi Karanganyar dan Wonogiri. Kawasan Gunung Muria tersebar di Jepara, Pati dan Kudus serta Dataran Tinggi Dieng.

Provinsi Jawa Tengah yang terbagi menjadi 6 Wilayah DAS dikelola oleh 3 (tiga) Wilayah Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yaitu : BPDAS Solo, BPDAS Pemali-Jratun dan BPDAS Serayu Opak Progo. Berdasarkan hasil identifikasi BPDAS jumlah lahan kritis (Kritis dan sangat kritis) di Jawa Tengah pada tahun 2007 menunjukkan adanya penurunan luasan. Pada tahun 2006 seluas 518.485 ha menjadi 473.325,94 ha. Hal ini mengindikasikan keberhasilan upaya dalam melakukan pemulihan kerusakan lahan atas lahan kritis di Jawa Tengah.

Selain memicu menurunnya luasan kawasan hutan, pembukaan lahan juga dapat meningkatkan luasan lahan kritis di luar kawasan maupun di dalam kawasan hutan. Luas lahan kritis di luar kawasan hutan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 seluas 130.205,44 Ha terdiri dari lahan Sangat Kritis seluas 14.641,37 Ha, lahan Kritis seluas 115.564,07 Ha. Untuk mengetahui luasan lahan kritis dan sangat kritis tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 7.4. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa luas lahan kritis dan sangat kritis terbesar seluas 103.415,04 Ha terdapat di DAS Serayu, Opak-Progo meliputi beberapa kabupaten yaitu: Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Magelang dan Temanggung.

Tabel 7.4. Luas lahan Kritis Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2008

Pada DAS Pemali-Jratun luas lahan kritis dan sangat kritis seluas 29.868,36 Ha meliputi : Kab. Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal dan Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Boyolali, Grobogan, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora. Adapun DAS Solo merupakan DAS yang memiliki luas lahan kritis dan sangat kritis yang terkecil di Jawa Tengah meliputi; Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar dan Sragen.
Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan laporan SLHD Provinsi Jawa Timur tahun 2011, luas total lahan kritis di wilayah Jawa Timur mencapai 2.692.892,777 Ha. Dari keseluruhan lahan yang terkategori kritis tersebut, sebesar 1.271.194,490 Ha dinyatakan hanya pada tingkat potensial kritis. Jika kawasan ini dibiarkan saja tanpa mendapatkan upaya rehabilitasi, dikhawatirkan statusnya akan meningkat setidaknya dalam kategori agak kritis. Selebihnya, sebesar 835.410,341 Ha dinyatakan agak kritis, 499.989,847 Ha kritis dan sebesar 86.289,099 dinyatakan sangat kritis (sejauh ini masih belum diperoleh data spasial yang dapat menunjukkan posisi lahan kritis). Besarnya lahan kritis Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.5. Lahan Kritis Jawa Timur

Provinsi DI Yogyakarta

Menurut laporan SLHD Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011, luas lahan kritis pada kawasan hutan negara di Provinsi DIY mencapai 4.056,3 Ha. Lahan kritis tersebut terletak pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, dengan tingkat kekritisan agak kritis, kritis, potensi kritis, dan sangat kritis. Sedangkan lahan kritis di luar kawasan hutan negara mencapai 20.370,23 Ha yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Secara keseluruhan, jumlah lahan kritis di DIY ada sekitar 24.135 Ha atau sekitar 8% dari luas total wilayah provinsi. Jumlah lahan kritis paling banyak berada di Kabupaten Gunung Kidul yakni seluas 12.749 Ha atau sekitar 9% dari luas wilayah kabupaten. Sedangkan Kota Yogyakarta tidak memiliki lahan kritis, mengingat seluruh wilayahnya berupa lahan budidaya. Berikut ini ditampilkan rekapitulasi luas lahan kritis di masing-masing kabupaten di DIY.

Tabel 7.6. Lahan Kritis Provinsi DI Yogyakarta

Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis

Berbagai upaya baik melalui kebijakan, program, maupun kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, di berbagai sektor yang ada, terutama Sektor Kehutanan dan Instansi Lingkungan Hidup dalam rangka rehabilitasi lahan kritis. Upaya rehabilitasi lahan kritis secara nyata dilakukan melalui kegiatan penghijauan dan juga kegiatan reboisasi. Berdasarkan data resmi laporan SLHD Provinsi tahun 2011 diperoleh informasi bahwa kegiatan penghijauan mencapai realisasi hingga sejumlah 44.225,57 Ha lahan, dengan jumlah bibit yang tertanam mencapai 75.420.381 pohon. Data rekapitulasi ini tidak dimaksudkan untuk kegiatan tahun 2011 saja, namun juga kegiatan di tahun 2010, mengingat sumber data yang ada menyebutkan tahun yang tidak seragam.

Tabel 7.7. Rencana dan Realisasi Penghijauan

Estimasi jumlah realisasi penghijauan sebagaimana data pada tabel diatas diyakini masih berada di bawah jumlah yang sebenarnya, mengingat data dari Jawa Tengah masih belum didapatkan. Penghijauan biasanya dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dengan lokasi di lahan-lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan. Sementara itu, reboisasi biasanya dilaksanakan oleh instansi Kehutanan dengan target lokasi lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan. Besarnya realisasi reboisasi tahun 2010-2011 setidaknya telah memperbaiki lahan kritis seluas 151.557,63 Ha di seluruh Jawa dengan jumlah pohon yang tertanam sedikitnya mencapai 37.432.848 pohon. Secara rinci realisasi penghijauan dan reboisasi di masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 7.7. dan Tabel 7.8.

Tabel 7.8. Rencana dan Realisasi Reboisasi

7.1.2. Konversi Kawasan Hutan

Selama lima tahun terakhir (hingga Tahun 2011) besarnya konversi kawasan hutan di Pulau Jawa mencapai 99.759,55 Ha. Pengalihan fungsi kawasan hutan ke penggunaan lain ini terutama untuk kebutuhan sektor Industri yang mencapai 59.206,02 Ha atau sekitar 60%, dan sektor Permukiman sejumlah 25.77,80 Ha atau sekitar 25%. Alih fungsi kawasan hutan paling banyak terjadi di Provinsi Jawa tengah, yang mencapai luasan 85.642,27 Ha atau sekitar 85%. Berikut ini disajikan tabel yang merinci besarnya alih fungsi kawasan hutan di tiap-tiap provinsi se Jawa.

Tabel 7.9. Alih Fungsi Kawasan Hutan

7.1.3. Kerusakan Wilayah Pesisir

Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah pantai utara Jawa. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa alam seperti abrasi dan akresi,dan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara lain sedimentasi daerah pesisir (pantai), kerusakan dan konversi hutan mangrove akibat pengembangan lahan tambak dan praktek produksi yang tidak ramah lingkungan. Pencemaran juga banyak terjadi yang berasal dari berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak, sebagaimana pada tahun 2003 beberapa kasus yang ditanggulangi seperti tumpahan minyak kapal tangki di Binuangeun dan di Cilegon. Sementara praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal (illegal fishing) serta penambangan terumbu karang diperkirakan juga masih terjadi yang memperparah kondisi habitat ekosistem pesisir dan laut.

Degradasi ekosistem dan sumberdaya alam diantaranya berupa kerusakan terumbu karang (42% rusak berat, 29% rusak, 23% baik dan hanya 6% sangat baik), kerusakan hutan mangrove (40% dari luas total kawasan mangrove), serta berkurangnya stok sumberdaya ikan. Permasalahan wilayah pesisir lainnya adalah masalah sosial, terutama kemiskinan, yang diperkirakan terdapat 80% masyarakat pesisir relatif miskin dengan tingkat pendidikan rendah. Masalah kerusakan lingkungan pesisir terutama abrasi dan akresi di masing-masing provinsi dijelaskan dalam beberapa informasi berkikut ini.

Provinsi Banten

Wilayah pesisir atau pantai merupakan daerah yang sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Pemanfaatan wilayah pantai tanpa disertai dengan pemahaman interaksi antara material di pantai dengan proses-proses hidro-oseanografi dapat mengakibatkan terjadinya abrasi maupun akresi pantai pada kemudian hari. Abrasi adalah peristiwa mundurnya garis pantai akibat pengikisan bibir pantai. Sedangkan akresi adalah peristiwa majunya garispantai akibat penggendapan material pantai.

Tabel 7.10. Besarnya Abrasi dan Akresi (Ha) di Provinsi Banten

Data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa kawasan pesisir di beberapa daerah di Provinsi Banten sudah cukup besar. Hasil analisis perubahan garis pantai sejak tahun 2000 hingga 2009 besarnya abrasi yang terjadi mencapai kawasan seluas 26.263 Ha, sedangkan akresi yang terjadi mencapai 33.241 Ha. Data mengenai abrasi dan akresiyang terjadi di wilayah Provinsi Banten selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.10.

Abrasi dan akresi di wilayah pesisir, telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan lingkungan seperti hilangnya ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, intrusi air laut dan lain-lain. Secara spasial dapat dilihat pada gambar 7.2. yang menunjukkan secara lebih baik bahwa kerusakan pesisir lebih banyak terjadi di wilayah utara seperti di Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Gambar 7.2. Peta Kerusakan Pesisir Provinsi Banten

Selain masalah abrasi dan akresi, Provinsi Banten juga menghadapi masalah kerusakan terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove. Terumbu karang terdapat di Kabupaten Pandeglang seluas 74 hektar dengan kondisi rusak sedang mencapai 65%, dan di Kabupaten Serang seluas 25 hektar dengan kondisi rusak sedang hingga berat kurang lebih 70% (LSM Palapa, 2011). Di Kabupaten pandeglang juga terdapat ekosistem lamun seluas 53 hektar, namun kondisinya juga sebagian rusak (sekitar 30%). Dilaporkan juga (terungkap dalam diskusi rapat koordinasi) bahwa telah banyak kawasan hutan mangrove yang rusak, akan tetapi sejauh ini belum ada datanya.

Jawa Barat

Abrasi dan akresi di Provinsi Jawa Barat terutama berada di wilayah pesisir Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Total abrasi yang terjadi selama tahun 2000-2009 (KKP, 2012) mencapai luas 1.193,56 Ha, sedangkan akresi mencapai luas 2.001,73 Ha. Abrasi dan akresi paling banyak terjadi di pesisir Kabupaten Indramayu. Berikut ini disajikan data lengkap besarnya abrasi dan akresi di wilayah Jawa Barat serta sebaran spasial wilayah Pantura Jawa Barat yang mengalami abrasi dan akresi pada Gambar 7.3.

Tabel 7.11. Abrasi dan Akresi di Provinsi Jawa Barat

Gambar 7.3. Peta Abrasi dan Akresi Provinsi Jawa Barat

Hutan mangrove Jawa Barat terdapat di beberapa kabupaten yang memiliki pesisir, luas kawasan hutan mangrove seluruhnya kurang lebih mencapai 33.908,83 hektar. Di pesisir/pantai selatan, ada lima kabupaten yang memiliki hutan mangrove, sedangkan di pantai utara terdapat enam kabupaten yang memiliki hutan mangrove. Luas hutan mangrove di kawasan pantai selatan mencapai 342,48 hektar, sedangkan di kawasan pantai utara mencapai 33.566,35 hektar. Dari seluruh kabupaten yang berpesisir, Indramayu memiliki hutan mangrove yang paling luas, yakni mencapai 17.782,06 hektar.

Akibat tekanan penduduk dan kegiatan pembangunan, sejumlah kawasan hutan mengalami kerusakan. Hutan mangrove di pantai selatan mengalami kerusakan sejumlah 125,35 ha atau sekitar 36,6% dan berubah fungsi (terutama untuk tambak dan permukiman) sebesar 2,1 ha. Sedangkan hutan mangrove di kawasan pantai utara mengalami kerusakan sejumlah 20.540,37 ha atau sekitar 61,2% dan berubah fungsi sejumlah 7.539,55 ha atau sekitar 22,5%. Kerusakan hutan mangrove terparah terdapat di Kabupaten Indramayu, dengan jumlah kerusakan mencapai 13.489,35 ha, atau sekitar 75,9% dari luas wilayah hutan mangrove yang ada. Sedangkan upaya rehabilitasinya hanya mencapai kurang dari seperempatnya, yakni seluas 4.325 ha saja. Sedangkan kawasan hutan mangrove yang mengalami perubahan fungsi terbesar terdapat di Kabupaten Karawang, mencapai 6.988,75 ha, atau sekitar 70% dari luas total hutan mangrove. Berikut ini ditampilkan data selengkapnya mengenai kerusakan hutan mangrove Provinsi Jawa Barat, sampai dengan tahun 2011.

Tabel 7.12. Potensi dan Kerusakan Hutan Mangrove Jawa Barat

Jawa Barat juga memiliki ekosistem Terumbu Karang yang cukup luas, yakni mencapai 33.908,83 ha, yang terbagai dalam dua kawasan yang berbeda, yakni kawasan Pantai Selatan seluas 342,48 ha, dan di Pantai Utara seluas 33.566,35 ha. Kabupaten Indramayu memiliki ekosistem terumbu karang yang terluas, yakni mencapai 17.782,06 ha, atau sekitar 52,4% dari seluruh terumbu karang yang ada di Jawa Barat.

Terumbu karang Jawa Barat juga mengalami banyak kerusakan, setidaknya ada sekitar 2.319,93 ha yang rusak, atau sekitar 6,8% dari seluruh luas terumbu karang yang ada. Sedangkan yang masih dalam kondisi baik jumlahnya sangat kecil, hanya seluas 606 ha saja, atau sekitar Selain Indramayu, Kabupaten Karawang juga memiliki formasi terumbu karang yang cukup luas, sekitar 9.983,93 ha, akan tetapi mengalami kerusakan yang juga cukup luas. Ada sejumlah 1.152,47 ha, atau sekitar 11,54% terumbu karang di Kabupaten Karawang yang mengalami kerusakan. Kerusakan ini terutama disebabkan oleh aktivitas masyarakat. Berikut ini disajikan data selengkapnya mengenai luas terumbu karang dan kondisinya di Jawa Barat.

Tabel 7.13. Kondisi Terumbu Karang di Jawa Barat

Data yang dilaporkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dalam SLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011, menunjukan luas padang lamun yang sama dengan luas terumbu karang. Hal ini perlu dilakukan konfirmasi ulang untuk memastikan apakah kawasan terumbu karang dan lamun itu sama. Luas dan kondisi padang lamun Jawa Barat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.14. Luas dan Kondisi Padang Lamun

Jawa Tengah

Abrasi yang terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah selama tahun 2000 hingga 2009 telah mengikis lahan pantai sedikitnya 6.566,97 Ha (KKP, 2012). Selain abrasi, beberapa lokasi juga mengalami sedimentasi. Sedimentasi bisa terjadi akibat pengalihan material abrasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya, bisa juga terjadi sebagai akibat endapat material yang dibawa sungai yang biasanya terjadi di sekitaran muara sungai. Sedimentasi telah menimbulkan munculnya daratan baru sedikitnya 12.585,19 Ha. Data selengkapnya mengenai abrasi dan sedimentasi dapat dilihat pada Tabel 7.15. berikut ini.

Tabel 7.15. Abrasi dan Sedimentasi Pantura Jawa Tengah

Selain menghadapi masalah abrasi dan akresi, Pantura Jawa Tengah juga telah banyak kehilangan hutan mangrove. Walaupun data akurat masih belum didapatkan, dari beberapa informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir Jawa Tengah telah kehilangan hutan mangrove sedikitnya sejumlah 30%. Kini, hutan mangrove di Jawa Tengah hanya tinggal 2.458,40 hektar saja.

Dari seluruh wilayah Jawa Tengah, Demak merupakan satu-satunya kabupaten yang masih memiliki hutan mangrove yang cukup luas, mencapai 1.154,55 Ha atau sekitar 47% dari jumlah hutan mangrove Jawa Tengah. Sedangkan daerah yang memiliki hutan mangrove paling sedikit adalah Kota Pekalongan, hanya sejumlah 7,57 Ha saja. Selain mangrove, Kabupaten Rembang dan Jepara juga memiliki terumbu karang dan lamun. Menurut informasi dari Kementerian Kelautan, luas terumbu karang Rembang mencapai 365 Ha dan Lamun seluas 144,70 Ha. Sedangkan terumbu karang yang ada di Kab. Jepara mencapai luas 500,88 Ha dan Lamun seluas 103,56 Ha. Tabel 7.16. berikut ini memberikan informasi lebih rinci besarnya luas hutan mangrove di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Tengah.

Tabel 7.16. Hutan Mangrove Provinsi Jawa Tengah

Tingkat kerusakan hutan mangrove dapat dilihat dari empat faktor yakni; keragaman (H’), kerapatan (dalam individu per hektar, K), tutupan mangrove (dalam prosentase, TM) dan pantai bermangrove(dalam prosentase, PBm). Tingkat kerusakan hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 7.17. sedangkan Kriteri Kerusakan Mangrove dapat dilihat pada Tabel 7.18. Sebagai contoh, Kabupaten Demak yang memiliki luas hutan mangrove paling tinggi, ternyata kondisi ekosistem mangrovenya hanya pada tingkat sedang (H’ = 1,3) dalam keragaman jenisnya. Demikian pula pada sisi kerapatannya, juga pada tingkat kerapatan sedang (K = 2.278 individu/ha). Akan tetapi pada kategori tutupan mangrovenya, kondisi mangrove Demak terkategori sangat baik (TM = 46,96%).

Tabel 7.17. Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove Jawa Tengah

Tabel 7.18. Kriteria Kerusakan Hutan Mangrove

Kerusakan ekosistem mangrove terutama disebabkan oleh aktivitas manusia, yang tinggal di wilayah pesisir. Beberapa aktivitas masyarakat pesisir yang mengancam ekosistem mangrove antara lain: kegiatan pertambakan (tambak perikanan dan tambak garam) serta pengembangan permukiman (masyarakat nelayan maupun bukan nelayan). Gambar di bawah ini menjelaskan posisi dimana terjadi kerusakan mangrove dan adanya aktivitas masyarakat pesisir utara Jawa Tengah yang mengakibatkan berkurangnya ekosistem hutan mangrove.

Gambar 7.4. Peta Kerusakan Pesisir Utara Jawa Tengah

Jawa Timur

Beberapa kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur menghadapi masalah-masalah kerusakan pesisir. Kerusakan pesisir yang utama berupa kerusakan ekosistem hutan mangrove, abrasi, dan sedimentasi/akresi. Dari sejumlah 10.711,89 Ha hutan mangrove Jawa Timur, sekitar 5% nya telah mengalami kerusakan dengan kategori rusak sedang hingga rusak berat. Kerusakan hutan mangrove pada umumnya terjadi akibat aktivitas masyarakat. Pesisir utara Kabupaten Tuban terjadi abrasi dan sedimentasi mencapai luasan sekitar 4.200 m2. Kabupaten Lamongan menghadapi masalah kerusakan ekosistem mangrove sekitar 24,25 Ha dan abrasi pantai sekitar 21,3 Ha. Di Kabupaten Gresik, terutama di Kecamatan Bungah dan Kec. Ujungpangkah terjadi kerusakan mangrove sekitar 20,75 Ha dengan kategori sedang hingga berat. Sedangkan kerusakan ekosistem mangrove terbanyak terjadi wilayah pesisir Kota Pasuruan, yakni seluas 280 Ha dengan kategori rusak sedang hingga rusak berat. Data selengkapnya mengenai kerusakan hutan mangrove dan abrasi serta sedimentasi di wilayah Jawa Timur, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.19. Kerusakan Wilayah Pesisir di Jawa Timur

Jawa Timur memiliki kawasan hutan mangrove sebesar 12.924,70 ha yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Kabupaten Trenggalek merupakan kabupaten yang memiliki hutan mangrove terbanyak, yakni sebesar 3.847 ha, atau sekitar 29,8%, yang berikutnya adalah Kabupaten Gresik dengan luas 3.663,60 ha atau sekitar 28,3% dari luas total hutan mangrove Jawa Timur. Kondisi hutan mangrove Jawa Timur dapat dikatakan masih baik. Dari seluruh jumlah mangrove yang ada, seluas 8.370,93 ha, atau sekitar 65% yang mengalami kerusakan. Berikut ini ditampilkan data lengkap luas hutan mangrove dan kondisinya, di Jawa Timur.

Tabel 7.20. Luas dan Kondisi Hutan Mangrove Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur juga memiliki ekosistem terumbu karang yang cukup banyak, yakni mencapai luas 91.123,40 Ha. Formasi terumbu karang terluas terdapat di Kabupaten Sumenep dengan luas mencapai 29.247 Ha, berikutnya di Kabupaten Tuban seluas 26.210,40 Ha. Akan tetapi, sejalan dengan semakin tingginya tekanan penduduk, ekosistem terumbu karang juga banyak yang mengalami kerusakan. Berdasarkan data SLHD 2011, kerusakan terumbu karang di Jawa Timur mencapai 30.906,19 Ha atau sekitar 34% dari total formasi terumbu karang yang ada. Perilaku masyarakat dalam menangkap ikan yang kurang bijaksana sering menjadi penyebab utama kerusakan terumbu karang. Cara-cara menangkap ikan dengan racun, bom, pengambilan karang, merupakan contoh aktivitas penangkapan ikan yang mengakibatkan kerusakan terumbu. Disamping itu, dampak perubahan iklim juga telah banyak mempengaruhi kestabilan ekosistem terumbu karang. Berikut ini disajikan data mengenai potensi terumbu karang Jawa Timur dengan kondisinya.

Tabel 7.21. Luas dan Kondisi Terumbu Karang Jawa Timur

Selain mangrove dan terumbu karang, Jawa Timur juga memiliki sumberdaya padang lamun yang cukup banyak, dari laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (dalam SLHD Provinsi Jawa Timur, 2011) disebutkan bahwa luas padang lamun seluruh Jawa Timur mencapai 1.679.457,51 Ha. Dari hasil diskusi dalam Rapat Koordinasi Inventarisasi Lingkungan Hidup di Surabaya, tanggal 27 September 2012, terungkap bahwa ekosistem padang lamun juga telah banyak yang mengalami kerusakan, akan tetapi sejuah ini belum ada pendataan besarnya kerusakan tersebut. Berikut ini ditampilkan data mengenai luas formasi padang lamun di Provinsi Jawa Tiimur.

Tabel 7.22. Luas dan Kondisi Padang Lamun Jawa Timur

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta terus berusaha memperluas atau setidaknya mempertahankan ekosistem Mangrove yang masih ada. Perkembangan wilayah perkotaan telah banyak mengorbankan kawasan hutan mangrove, salah satunya adalah kawasan mangrove yang berada di wilayah Ancol hingga Bandara Soekarno Hatta. Kini, DKI Jakarta hanya memiliki hutan mangrove seluas 376,02 Ha, yang pada umumnya berada di kawasan hutan lindung dan Taman Nasional (Kepulauan Seribu). Namun demikian, sejauh ini kondisi hutan mangrove yang tersisa tersebut kondisinya cukup baik, memiliki kerapatan tegakan yang cukup tinggi (> 2000 individu/ha), salah satunya adalah kawasan mangrove Tol Sedyatmo. Hanya saja presentasi tutupan vegetasi belum maksimal. Berikut ini ditampilkan data selengkapnya hutan mangrove Jakarta.

Tabel 7.23. Luas dan Kondisi Hutan Mangrove DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta juga memiliki ekosistem terumbu karang dan padang lamun. Formasi terumbu karang dan padang lamun ini seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Luas total terumbu karang adalah 19.418,19 Ha, yang tersebar di 94 pulau di Kep. Seribu. Sedangkan luas total padang lamun mencapai 16.036,78 Ha yang juga berada di 94 pulau di Kep. Seribu. Pesatnya pembangunan dan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk, akan sangat menjadi ancaman di kemudian hari. Hingga sejauh ini, ekosistem terumbu karang dan padang lamun masih dalam kondisi kerusakan sedang. Jika tidak ada upaya perlindungan dan pencegahan, kondisi demikian diprediksi akan semakin memburuk.

Provinsi DIY

Provinsi DI Yogyakarta memiliki hutan mangrove hanya seluas 61 Ha, yang berada di pantai selatan Bantul (5 ha) dan di panta selatan Kulon Progo (56 ha). Keadaanya masih cukup baik, dengan tingkat kerapatan sekitar 1000 pohon/ha dan tutupan vegetasi hingga 80%. Selain mangrove DIY juga memiliki ekosistem terumbu karang seluas 5.100 hektar yang berada di pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul. Akan tetapi dari sejumlah terumbu karang tersebut, kondisinya rusak hingga mencapai 3.570 ha (sekitar 70%), selebihnya dalam kondisi baik seluas 510 ha dan kondisi sedang seluas 1.020 ha saja.

7.1.4. Banjir dan Longsor

Hasil interpretasi citra satelit, luas total Pulau Jawa adalah 13.181.673 Ha, yang berpotensi rawan banjir (rawan tinggi dan rawan sangat tinggi) adalah sebesar 2,960,991 Ha atau sekitar 22,46%.Sedangkan daerah yang berpotensi rawan longsor (rawan tinggi dan rawan sangat tinggi) adalah seluas 1.881.462 Ha, atau sekitar 14,27%, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa (terlihat pada Tabel 7.16. dibawah ini).

Tabel 7.24. Potensi Rawan Banjir dan Longsor Pulau Jawa, Tahun 2010

Daerah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap banjir sangat tinggi terutama berada di kawasan utara Jawa, dari mulai Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, juga kawasan pantai selatan terutama wilayah Jawa Tengah dari mulai Purworejo, Kebumen hingga Cilacap. Daerah sangat rawan bencana banjir ini meliputi areal seluas 939.906 Ha, terdistribusi dalam wilayah Banten seluas 62.307 Ha, wilayah DKI Jakarta seluas 29.069 Ha, wilayah Jawa Barat seluas 352.155 Ha, wilayah Jawa Tengah seluas 401.412 Ha, Wilayah Jawa Timur seluas 94.912 dan Wilayah DI Yogyakarta seluas 51 Ha. Daerah-daerah yang memiliki tingakt kerawanan sangat tinggi terhadap bencana banjir adalah kawasan yang berwarna merah sebagaimana gambar peta berikut ini.

Gambar 7.5. Peta Rawan Banjir Pulau Jawa

Selain rawan banjir, banyak pula daerah di Jawa yang memiliki tingkat kerawanan terhadap longsor lahan yang sangat tinggi. Hasil analisis citra satelit yang telah dilakukan oleh KLH (dalam Program MIH 2010) diperoleh informasi bahwa kawasan sangat rawan terhadap bahaya longsor lahan meliputi daerah seluas 9.092 Ha. Daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan longsor sangat tinggi terdistribusi di wilayah Banten seluas 643 Ha, wilayah Jawa Barat seluas 5.110 Ha, wilayah Jawa Tengah seluas 3.139 Ha, dan wilayah Jawa Timur seluas 200 Ha. Sementara untuk wilayah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta tidak terhadap daerah yang sangat rawan terhadap bahaya longsor. Secara visual daerah-daerah yang sangat rawan longsor tergambar (warna merah) pada peta berikut ini.

Gambar 7.6. Peta Rawan Longsor Pulau Jawa

A. Provinsi Banten

Rawan Banjir

Mengacu kepada Tabel 7.16. di atas, dan berdasarkan interpretasi citra satelit yang dilakukan oleh KLH (tahun 2010), seluruh wilayah di Provinsi Banten terdapat kawasan yang rawan terhadap bahaya banjir.Kawasan yang berkategori rawan dengan tingkat kerawanan tinggi dan sangat tinggi terhadap bahaya banjir meliputi kawasan seluas 264.480,19 Ha (28,42% dari luas wilayah Prov. Banten). Daerah yang memiliki kerawanan banjir sangat tinggi terutama Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Walaupun secara luasan daerah rawan banjir sangat tinggi di Kota Tangerang relatif kecil, namun secara proporsi terhadap luas wilayahnya ia paling tinggi (13,58% dari total luas wilayah). Berikut ini ditampilkan data rinci distribusi daerah rawan banjir kategori tinggi dan sangat tinggi di Provinsi Banten.

Tabel 7.25. Luas Kawasan Rawan Banjir Provinsi Banten

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas daerah-daerah mana yang memiliki tingkat kerawanan tinggi hingga sangat tinggi di Provinsi Banten, berikut ini ditampilkan Peta Rawan Banjir hasil interpretasi citra satelit (KLH 2010). Pada Gambar 7.7. terlihat daerah yang memiliki tingkat kerawanan banjir sangat tinggi (yang berwarna merah) terutama berada di daerah dataran rendah, antara lain di bagian utara dan bagian barat. Daerah-daerah ini, jika dilihat berdasarkan Peta Ekonusa Jawa (lihat Bab-2) merupakan kawasan dataran marin (pantai) dan dataran fluvial dengan jenis tanah pada umumnya berupa tanah aluvial coklat kelabu.

Gambar 7.7. Peta Rawan Banjir Provinsi Banten

Rawan Longsor

Sekitar 6% dari wilayah Provinsi Banten merupakan daerah yang rawan longsor. Dari enam kabupaten yang berada di Provinsi Banten, terutama Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang yang memiliki daerah rawan longsor yang cukup banyak. Sekitar 59.032 Ha atau 8,93% dari wilayah Kabupeten lebak termasuk daerah yang rawan longsor. Sementara di Kabupaten Serang terdapat kawasan yang rawan longsor seluas 17.206 Ha atau sekitar 5% dari luas wilayah. Selain kedua kabupaten tersebut, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon juga memiliki kawasan yang rawan longsor hanya saja jumlahnya kecil. Berikut ini disajikan tabel yang merinci distribusi daerah-daerah yang rawan longsor.

Tabel 7.26. Kawasan Rawan Longsor Provinsi Banten

Untuk lebih memperjelas gambaran daerah rawan longsor Provinsi Banten, berikut ini disajikan peta rawan longsor. Pada gambar di bawah dapat dilihat daerah rawan longsor wilayah Provinsi Banten terutama berada di bagian selatan timur dan bagian barat utara. Kawasan ini merupakan daerah yang berada di satuan ekonusa perbukitan dan pegunungan vulkanik. Tutupan lahan yang kurang maksimal dan pola penggunaan lahan yang tidak konserfativ menjadikan daerah ini rawan terhadap bahaya longsor. Menurut peta iklim, daerah ini berada di wilayah dengan curah hujan yang tinggi (lebih dari 3000 mm/th). Sementara itu, jika dilihat dari peta tanah, kawasan ini merupakan daerah yang didominasi oleh jenis tanah latosol coklat kemerahan.

Gambar 7.8. Peta Rawan Longsor Provinsi Banten

B. Provinsi Jawa Barat

Rawan Banjir

Sekitar 11% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan kawasan yang rawan banjir. Daerah rawan banjir Provinsi Jawa Barat terutama di kota-kota yang berada di kawasan pantai utara jawa seperti; Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon. Berdasarkan analisis spasial, Indramayu merupakan kabupaten yang memiliki wilayah rawam banjir yang cukup banyak, hingga lebih dari 25% dari wilayah administrasinya. Selain karena faktor kerendahan tempat, Indramayu juga merupakan kabupaten yang berada di ujung Sungai Cimanuk yang rawan terhadap air bah kiriman dari hulu. Hasil pemantauan Tim PPE Jawa, kawasan hulu DAS Cimanuk telah banyak mengalami perubahan bentanglahan. Pemanfaatan lahan dengan lereng-lereng curam untuk budidaya, telah banyak menimbulkan problem lingkungan. Lahan-lahan di hulu sungai sudah banyak yang beralih fungsi dari yang tadinya hutan, kini sudah menjadi lahan pertanian dan permukiman.

Tabel 7.27. Daerah Rawan Banjir Provinsi Jawa Barat

Kawasan utara Jawa Barat merupakan satuan ekonusa dataran fluvial dan dataran pantai, kawasan ini juga merupakan bagian hilir dari dua sungai besar utama, Sungai Cimanuk dan Sungai Citarum. Walaupun berdasarkan kondisi iklim kawasan ini memliki curah hujan rendah hingga sedang, akan tetapi aliran air dalam jumlah banyak (saat musim hujan) dari hulu kedua sungai tersebut menjadikan daerah ini rawan banjir. Berdasarkan peta tanah, kawasan rawan banjir Jawa Barat ini memiliki jenis tanah aluvial. Tanah ini merupakan hasil endapan yang dibawa terutama oleh kedua sungai besar di atas.

Gambar 7.9. Peta Rawan Banjir Provinsi Jawa Barat

Rawan Longsor

Berdasarkan analisis rupa bumi dari citra satelit, beberapa kabupaten di Jawa Barat memiliki daerah yang rawan terhadap longsor, antara lain: Cianjur, Bandung, Sukabumi, Tasik Malaya dan Kuningan. Cianjur merupakan Kabupaten yang memiliki daerah paling luas yang berpotensi terhadap bahaya longsor, dengan tingkat yang tinggi hingga sangat tinggi. Kawasan rawan longsor ini meliputi daerah sekitar 12% dari wilayah administrasinya. Untuk lebih rinci disajikan pada Tabel 7.28.

Tabel 7.28. Daerah Rawan Longsor Provinsi Jawa Barat

Gambar 7.10. Peta Rawan Longsor Provinsi Jawa Barat

Jika dilihat secara spasial (Gambar 7.10), daerah rawan longsor Jawa Barat berada di kawasan selatan dan tengah. Menurut peta iklim, kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki curah hujan yang tinggi, lebih dari 3000 mm/th. Kawasan ini berada di satuan ekonusa perbukitan atau pegunungan strauktural dan di satuan ekonusa perbukitan/ pegunungan vulkanik.

C. Provinsi DKI Jakarta

Rawan Banjir

Hampir seluruh wilayah DKI Jakarta merupakan kawasan yang rawan banjir. Daerah yang sangat rawan banjir terutama wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Kawasan-kawasan ini memiliki daerah rawan banjir hampir 50% dari luas wilayah administrasinya (Gambar 7.11.). Faktor-faktor kondisi lapangan yang tidak termasuk dalam faktor skoring, seperti sistem drainase dan pola prilaku masyarakat, juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kerawanan banjir.

Gambar 7.11. Peta Rawan Banjir Provinsi DKI Jakarta

Sebagaimana peta rawan banjir berikut ini, kawasan DKI Jakarta yang rawan terhadap banjir adalah kawasan utara (warna merah). Secara umum, Jakarta merupakan dataran rendah yang berdasarkan sejarah pembentukan daerah metropolitan ini adalah “rumah air”. Oleh karena itu, secara alamiah Jakarta memang kawasan rawan banjir. Tabel di bawah ini memberikan sedikit gambaran mengenai kerawanan banjir DKI Jakarta.

Tabel 7.29. Daerah Rawan Banjir Provinsi DKI Jakarta

Gambar 7.12. Peta Rawan Longsor Provinsi DKI Jakarta

Rawan Longsor

Secara keseluruhan DKI Jakarta merupakan dataran rendah, hasil interpretasi citra dan skoring terhadap karakter lahannya, tidak ada kawasan yang rawan terhadap bahaya longsor. Hanya sebagian kecil yang terkategori rawan sedang (berdasarkan hasil skoring karakter lahan). Gambar 7.12 menampilkan peta rawan longsor DKI Jakarta.

D. Provinsi Jawa Tengah

Rawan Banjir

Berdasarkan skoring karakteristik lahan, sedikitnya terdapat 16% kawasan Jawa Tengah yang rawan terhadap bahaya banjir. Daerah-daerah rawan banjir pada umumnya terdapat di kawasan utara seperti di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Semarang, Demak, Jepara. Sedangkan kawasan selatan diantaranya adalah Kabupaten Purworejo, Kebumen, Banyumas dan Cilacap.

Gambar 7.13. Peta Rawan Banjir Provinsi Jawa Tengah

Daerah-daerah rawan banjir Jawa Tengah secara spasial dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini. Kawasan banjir ini berada di dataran rendah yang material lahannya pada umumnya berupa tanah-tanah aluvial. Walaupun berdasarkan peta iklim kawasan ini memiliki curah hujan tahunan yang rendah, akan tetapi pada umumnya kawasan ini merupakan tempat limpasan air hujan yang dikirim dari hulu-hulu sungainya.

Kabupaten Demak merupakan daerah yang memiliki kawasan rawan banjir paling luas, hampir mencapai 50% dari luas wilayah administrasinya. Proporsi besarnya luas kawasan rawan banjir dari masing-masing kabupaten dan kota se Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.30. Daerah Rawan Banjir Provinsi Jawa Tengah

Wilayah-wilayah sungai seperti Pemali-Comal dan Jratunseluna yang mengalirkan air ke pantura Jawa Tengah ini, pada umumnya telah mengalami kerusakan lahan di bagian hulunya. Demikian pulau wilayah-wilayah sungai di bagian selatan seperti Serayu, Opak, Progo juga mengalami banyak kerusakan hutan (sebagai fungsi resapan air di bagian hulunya). Gambar 7.12. menjelaskan secara spasial daerah-daerah rawan longsor di Jawa Tengah.

Rawan Longsor

Kawasan rawan longsor Jawa Tengah pada umumnya terdapat di satuan ekoregion perbukitan dan pegunungan vulkanik, pada bagian tengah Jawa, diantaranya adalah kawasan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo dan Karanganyar. Sebagian kecil berada di wilayah utara, salah satunya adalah Kabupaten Demak. Berdasarkan skoring tingkat kerawanan longsor, setidaknya daerah rawan longsor (dengan tingkat tinggi dan sangat tinggi) Provinsi Jawa Tengah meliputi kawasan seluas 227.842 Ha atau sekitar 4% dari luas total wilayah administrasinya. Berikut ini disajikan data secara rinci daerah-daerah rawan longsor tersebut.

Tabel 7.31. Daerah Rawan Longsor Provinsi Jawa Tengah

Untuk lebih memperjelas kawasan-kawasan yang rawan longsor di Provinsi Jawa Tengah berikut ini ditampilkan peta hasil analisis dan skoring tingkat kerawanan longsor. Pada gambar peta tersebut terlihat bahwa kawasan rawan longsor tinggi berada di bagian tengah. Jika disepadankan dengan peta iklim, kawasan ini merupakan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, oleh karena itu pengolahan lahan yang kurang konservatif di bagian atas, telah mengakibatkan kawasan ini rawan terhadap longsor. Berdasarkan peta ekonusa, daerah rawan longsor ini berada di subsatuan ekonusa perbukitan dan pegunungan struktural, dengan jenis tanah pada umumnya berupa latosol coklat kemerahan.

Gambar 7.14. Peta Rawan Longsor Provinsi Jawa Tengah

E. Provinsi Jawa Timur

Rawan Banjir

Berdasarkan Tabel 7.24, mengenai klasifikasi dan potensi banjir yang terdapat di Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki daerah dengan tingkat kerentanan banjir sangat tinggi dan tinggi. Tingkat kerentanan banjir sangat tinggi terjadi di Kabupaten Gresik, Kota Pasuruhan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruhan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 94.912 atau hanya 1 % dari luas provinsi. Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki potensi rawan banjir yang sangat tinggi yaitu seluas 46.452 Ha atau sekitar 32.33 % dari luas wilayah kabupaten itu sendiri. Potensi rawan banjir tinggi dengan luas terbesar berada di Kabupaten Lamongan yaitu seluas 69.145 Ha atau 19,78%. Sedangkan di Kabupaten Ponorogo, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Jember, dan Kota Blitar tidak terdapat potensi banjir baik tinggi maupun sangat tinggi.

Tabel 7.32. Daerah Rawan Banjir Provinsi Jawa Timur

Secara spasial daerah yang memiliki kerawanan banjir di Provinsi Jawa Timur dapat terlihat pada Gambar 7.15. Pada gambar tersebut terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kerawanan banjir sangat tinggi berada di bagian timur Pulau Jawa yaitu disekitar Selat Madura pada Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruhan dan Kota Surabaya. Apabila dilihat dari Peta Ekoregion Jawa daerah tersebut merupakan dataran marin.

Gambar 7.15. Peta Rawan Banjir Provinsi Jawa Timur

Rawan Longsor

Provinsi Jawa Timur mempunyai daerah-daerah rawan longsor baik rawan longsor tinggi maupun sangat tinggi. Dua kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso termasuk kedalam daerah dengan tingkat longsor sangat tinggi sebesar 143 Ha atau 0,02% untuk Kabupaten Banyuwangi dan 56 Ha atau 0,02% untuk Kabupaten Bondowoso. Daerah rawan longsor dengan tingkat longsor tinggi yang cukup banyak. Kabupaten Trenggalek merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan longsor tinggi sekitar 15.340 Ha atau 6,18%. Selanjutnya Kabupaten Bondowoso mempunyai tingkat kerawanan banjir sebesar 17.063 Ha atau 5,48%. Selain kedua kabupaten tersebut, kabupaten lainya juga memiliki kawasan yang rawan longsor hanya saja jumlahnya kecil. Berikut ini disajikan tabel yang merinci distribusi daerah-daerah yang rawan longsor.

7.33. Daerah Rawan Longsor Provinsi Jawa Timur

Jika diperhatikan dari Gambar 7.16 peta rawan longsor, daerah-daerah rawan longsor yang terjadi pada satuan ekoregion perbukitan volkanik. Dengan curah hujan sebesar 2500 – 4000 mm/tahun dan relief miring mempengaruhi kondisi kestabilan tanah yang akhirnya menyebabkan longsor.

Gambar 7.16. Peta Rawan Longsor Provinsi Jawa Timur

F. Provinsi DIY

Rawan Banjir

Berdasarkan Tabel 7.26, mengenai klasifikasi dan potensi banjir yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa Kabupaten Kulonprogo merupakan daerah yang memiliki potensi rawan banjir yang sangat tinggi yaitu seluas 51 Ha atau sekitar 0,04 % dari luas wilayah kabupaten itu sendiri. Potensi rawan banjir tinggi dengan luas terbesar berada di Kabupaten Gunung Kidul yaitu seluas 26 Ha. Namun apabila dilihat persentase dari luas kawasan rawan banjir tinggi, Kabupaten Kulonprogo adalah kabupaten yang juga memiliki kerawanan yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain, yaitu sebesar 12,53 % dari luas kabupaten. Kabupaten Gunung Kidul hanya sebesar 0,01 % dari luas wilayah kabupaten sehingga tidak dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki potensi rawan banjir tinggi terbesar walaupun luas daerah berpotensi banjir tinggi terluas.

Tabel 7.34. Daerah Rawan Banjir DIY

Secara spasial daerah yang memiliki kerawanan banjir di Provinsi DIY dapat terlihat pada Gambar 7.17. Pada gambar tersebut terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kerawanan banjir sangat tinggi berada di bagian selatan Kabupaten Kulonprogo. Daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi di Kabupaten Kulonprogo masih berada di bagian selatan kabupaten, yaitu terdapat pada daerah dataran dengan penggunaan lahan pada umumnya berupa sawah.

Gambar 7.17. Peta Rawan Banjir Provinsi DIY

Rawan Longsor

Provinsi DIY tidak terdapat daerah dengan tingkat kerawanan longsor sangat tinggi. Dari total luas wilayah Provinsi DIY sebesar 633.590 Ha, hanya 2,41% saja yang memiliki daerah dengan tingkat kerawanan longsor tinggi yaitu seluas 15.277 Ha. Daerah dengan tingkat kerentanan rawan longsor tinggi terbesar berada pada Kabupaten Kulonprogo seluas 8.136 Ha atau sebesar 7,10 %. Kerawanan longsor tinggi selanjutnya berada di Kabupaten Gunung Kidul seluas 4.281 Ha atau 1,45 %. Selain kedua kabupaten tersebut, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman juga memiliki kawasan rawan longsor, hanya saja jumlahnya kecil. Sedangkan Kota Yogyakarta tidak termasuk daerah rawan longsor. Berikut ini disajikan tabel yang merinci distribusi daerah-daerah yang rawan longsor.

Tabel 7.35. Daerah Rawan Banjir DIY

Daerah rawan longsor (gambar di bawah ini) DIY terutama berada di bagian barat dari Kabupaten Kulonprogo. Kawasan ini merupakan perbukitan denudasional yang terjadi akibat proses penelanjangan, dengan curah hujan sebesar 2500 – 3000 mm/tahun dan relief agak miring hingga miring. Kondisi ini mempengaruhi kestabilan tanah yang akhirnya menyebabkan longsor. Sedangkan longsor yang terjadi di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul bukan berasal dari proses denudasional. Daerah ini merupakan daerah perbukitan struktural dengan jenis tanah regosol coklat yang bertekstur kasar dengan konsistensi lepas hingga gembur menyebabkan tanah mudah longsor.

Gambar 7.18. Peta Rawan Longsor Provinsi DIY